Ikatan Dokter menduga Menteri Kesehatan Terawan menyalahgunakan kewenangannya saat memilih anggota KKI

2020-11-29

Laporan Reporter Tribunnews.com Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-Organisasi profesi dan asosiasi medis memprotes Perpres No. 55/2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan 17 anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) 2020-2025 tahun. — Ada tujuh organisasi profesi dan asosiasi kedokteran yang menggugat keputusan ini, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), MKKI, MKKGI, AIPKI, AFDOKGI, ARSPI.

Wakil Presiden PDGI, PhD. Ugan Gandar mengaku marah karena nama anggota KKI yang baru tidak sesuai dengan rekomendasi organisasi profesi dan asosiasi kedokteran.

Salah satu alasan protes tersebut adalah UU No. 29 tahun 2004. Pasal 14 UU tersebut secara jelas menyatakan bahwa praktik kedokteran dinyatakan dengan jelas, terlihat pula Menteri Kesehatan menyusun nama-nama calon anggota KKI berdasarkan organisasi dan perkumpulan. Saran.

“Perlu kami tegaskan bahwa kami menemukan bahwa nama-nama anggota KKI yang tercantum dalam Perpres No 55/2020 tidak sesuai. -Nama yang kami ajukan ke Menteri Kesehatan», Dr. Ugan, Senin (8) / 24/2020).

Ketujuh asosiasi ini juga membantah rilis pers Kementerian Kesehatan, mengumumkan bahwa para profesional dari organisasi dan asosiasi tersebut tidak disebutkan namanya dan tidak mengajukan.Jumlah nama yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan. , Dan nama yang diajukan tidak memenuhi syarat, sehingga Menkes mengajukan namanya sendiri. Dr. Ugan menjelaskan, pihaknya telah mencalonkan nama calon anggota KKI sejak awal tahun 2019. Setelah melalui seleksi yang panjang dan cermat, Ketentuan perundang-undangan difokuskan dan disesuaikan. Bidang kesehatan mengusulkan perbaikan dan mengusulkan nama baru.

Tujuh asosiasi juga kecewa dan menentang sikap dan tindakan yang diambil oleh Minis. Menteri Kesehatan memilih untuk tidak mematuhi hukum dan penyalahgunaan kekuasaan 17 anggota baru KKI.

“Menkes telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga diragukan Dr. Ugan mengatakan:“ Telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan. ”Mereka berharap Menkes dapat membangun pekerjaan dengan baik Hubungan dan jaga kondisi yang tepat, terutama sejak masalah ini terjadi saat pandemi Covid-19.

“Menteri Kesehatan harus bisa menjalin hubungan kerja yang baik dengan seluruh stakeholders. Dr. Ugan menyimpulkan tidak ada pernyataan kontraproduktif yang dikeluarkan oleh sektor kesehatan (mengkhawatirkan).

Leave A Comment