Ikatan Dokter Gigi Indonesia juga menolak menggunakan Permenkes dalam pelayanan radiologi klinis # 24/2020

2020-12-12

Reporter Tribunnews.com Jakarta Rina Ayu (Rina Ayu) melaporkan-Peraturan Menteri Kesehatan (PMK / Permenkes) Nomor 24 tentang pelayanan radiologi klinis pada tahun 2020 kembali menimbulkan kontroversi. –Kali ini penolakan dari Ikatan Dokter Gigi Indonesia dan Pengurus Persatuan Dokter Gigi Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

Drg Hananto Seno, Ketua Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) (SpBM (K MM mengatakan, Penerbitan Permenkes ini tidak hanya menimbulkan keresahan bagi organisasi profesi kedokteran lain, tetapi juga menimbulkan keresahan bagi dokter gigi.

Karena dokter gigi ahli / dokter gigi membutuhkan pelayanan radiologi dalam melakukan diagnosa atau pengukuran, bukan hanya dalam bentuk rujukan, Namun sebaiknya juga menghubungi dokter gigi / spesialis secara langsung, misalnya pada saat perawatan root pot.

Baca: Jika tidak ada fakta mengerikan seperti itu akan terjadi, dan setelah perawatan root dental, rawat gigi dan temui dokter- — Bacaan: Akar Gigi Bisa Bercabang, Kanal Bisa Tidak Beraturan, Bagaimana Menjaga?

Bacaan: Khawatir Angka Kematian Naik, Ikatan Dokter Menolak SK Menkes Terawan Soal Radiologi — – “Sebelum praktek mereka dilatih oleh dokter gigi. Keterampilan di bidang radiologi terbatas. Penerbitan Permenkes jelas akan mengganggu pelayanan kesehatan gigi di masyarakat,” kata dr SpBM (K) Hananto Seno dalam keterangannya, Minggu (11/2). / 10/2020) .

Dr. Dr. Dr., President of Indonesian Dental Institute Council (MKKGI). ChiPerta Prahasanti, SpPerio (K) menambahkan bahwa ahli radiologi gigi merupakan pelatihan dan tenaga profesional yang diakui pemerintah. Dan “Cone Beam Computed Tomography.” “Untuk itu, kami meminta agar ahli radiologi gigi diawasi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik agar dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka yang sakit. Services. Chiquita mengatakan .

PB PDGI dan MKKGI, bersama puluhan asosiasi kedokteran dan perguruan tinggi lainnya di Indonesia, meminta Menteri Kesehatan RI untuk membahas atau mencabut Permenkes Nomor 24/2020 tentang pelayanan radiologi klinik Saat ini telah menjadi gejolak / kisruh di bidang pelayanan kesehatan di Indonesia.

Sebelumnya, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKKI) dan Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi (MPPK) untuk pertama kalinya mengangkat penolakan (MPPK) yang mewakili lebih dari 65 WNI pada pekan lalu. Perguruan tinggi dan asosiasi kedokteran.

Leave A Comment