Perlu payung hukum dalam pendistribusian vaksin Covid-19

2020-12-15

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pengamat Hukum Dea Tunggaesti mengatakan pemerintah Indonesia harus mengatur masalah terkait peredaran vaksin virus corona atau Covid-19. Distribusi dan standar target vaksin. Dengan perlindungan hukum yang jelas, ini akan meminimalkan masalah hukum di masa depan, “kata Dea dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/8/2020).

Baca: Akibat pandemi Covid-19– Dea menegaskan, ini adalah time trial global.

Mendesak semua pihak untuk memproduksi vaksin yang ampuh melawan COVID-19, lalu memastikan semua warga bisa dengan mudah mendapatkannya dan memastikan keaslian produk tersebut. — “Saya dengarkan Dikatakan bahwa pemerintah akan membeli vaksin tersebut dan kemudian mendistribusikannya ke masyarakat secara gratis. Akan lebih bagus jika rencana itu dilaksanakan. “Kita harus mendukung,” kata PhD Ilmu Hukum Universitas Pajajallan itu.

Jika gratis, maka tidak akan ada lagi masalah dengan biaya yang harus dibayar warga untuk vaksin. Dia mengajukan pertanyaan tentang distribusi saya agar tidak menimbulkan kekacauan dan keresahan lebih lanjut di masyarakat. Misalnya, pemberian sanksi atau sanksi untuk menghentikan kerangka represif dapat mencegah munculnya mereka yang memanfaatkan situasi ini. “-Dea mengatakan bahwa peraturan pemerintah ini harus memasukkan standar prioritas bagi pengguna vaksin. Penduduk yang tinggal di daerah rawan (yaitu daerah hitam dan merah) memprioritaskan orang tua dan orang dengan riwayat kesehatan yang serius karena bahaya virus ini. Lebih bersifat seksual. Itu fatal bagi mereka.

Lalu distribusikan kepada anak-anak agar mereka bisa segera kembali ke sekolah.-Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia sedang berusaha memproduksi 100% vaksin yang diproduksi oleh peneliti lokal. Eke Institut Biologi Molekuler Mann, dengan bantuan Badan Evaluasi dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, menyiapkan vaksin yang disebut “Vaksin Merah Putih” (LIPI).

Pada saat yang bersamaan, Bio Farma, badan usaha milik negara, dan Sinovac, perusahaan farmasi China, juga mencoba memproduksi vaksin serupa.

Leave A Comment