Perlu payung hukum terkait pendistribusian vaksin Covid-19

2020-12-16

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pengamat Hukum Dea Tunggaesti mengatakan pemerintah Indonesia harus mengatur masalah terkait peredaran virus corona atau vaksin Covid-19. Distribusi vaksin dan standar target. Dea mengatakan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/8/2020), dengan payung hukum yang jelas akan meminimalisir masalah hukum di masa mendatang.

Baca: 1.172 WNI Jemaah Tabligh yang Terjebak di 13 Negara / Wilayah Akibat Pandemi Covid-19-Dea Tegaskan Ini Time trial global.

Mendorong semua pihak untuk menghasilkan vaksin yang efektif untuk melawan COVID-19, kemudian pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa semua warga negara dapat dengan mudah memperolehnya dan menjamin keaslian produk tersebut. — “Saya dengar pemerintah akan beli vaksin dulu baru beli. Distribusi gratis ke masyarakat. Kalau rencana ini terwujud, alangkah bagusnya. Seorang Juris Doktor Universitas Padjadjaran mengatakan:” Kita harus mendukung. “Kalau gratis, tidak ada masalah dengan biaya yang harus dikeluarkan warga untuk mendapatkan vaksin. Besarnya distribusi.

Dea, harus memperhatikan permasalahan terkait masalah distribusi ini, agar tidak menimbulkan kekacauan dan gejolak baru di masyarakat. Misalnya dengan pemberian sanksi atau kerangka sanksi yang represif, orang yang memanfaatkan situasi ini bisa dicegah untuk tampil, ”ujarnya. Penduduk yang tinggal di daerah rawan (yaitu daerah hitam dan merah) memprioritaskan lansia dan penduduk dengan riwayat kondisi medis yang serius, karena virus lebih mematikan bagi mereka. — Kemudian bagikan kepada anak-anak, mereka bisa segera kembali ke sekolah.

Baca: Ruang Rapat DPR Baleg Disemprot Disinfektan Usai Menjadi Anggota Panitia Aktif Covid-19

Kita tahu Indonesia sedang berusaha menghasilkan 100% peneliti binaan lokal. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dengan bantuan Badan Evaluasi dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, telah menyiapkan vaksin yang disebut “vaksin merah putih”. (LIPI).

Pada saat yang sama, perusahaan milik negara Bio Farma dan perusahaan farmasi Cina Sinovac juga mencoba memproduksi vaksin serupa.

Leave A Comment