Ikatan Dokter menduga Menteri Kesehatan Terawan menyalahgunakan kewenangannya untuk memilih anggota KKI

2020-12-22

Laporan Reporter Tribunnews.com Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-Organisasi profesi dan asosiasi medis memprotes Keputusan Presiden Nomor 55/2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan 17 anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) 2020-2025 tahun. — Ada tujuh organisasi profesi dan asosiasi kedokteran yang menggugat keputusan ini, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), MKKI, MKKGI, AIPKI, AFDOKGI, ARSPI.

Wakil Presiden PDGI, PhD. Ugan Gandar mengaku marah karena nama anggota KKI yang baru tidak sesuai dengan rekomendasi organisasi profesi dan asosiasi kedokteran.

Salah satu alasan protes tersebut adalah UU No. 29 tahun 2004. Pasal 14 UU tersebut secara tegas menyatakan bahwa praktik kedokteran dinyatakan dengan jelas, terlihat pula Menteri Kesehatan menyusun nama-nama calon anggota KKI berdasarkan organisasi dan perkumpulan. Saran.

“Perlu kami tegaskan, kami sudah menemui nama-nama anggota KKI yang tercantum dalam Perpres-nama yang kami usulkan ke Menteri Kesehatan.” Ugan, Senin (24/8/2020). Pada konferensi pers.

Ketujuh asosiasi ini juga membantah rilis pers Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa organisasi profesi dan asosiasi tidak memasukkan namanya, n bayang-bayang nama yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan, dan nama yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, Menteri Kesehatan memberikan namanya sendiri. Ugan menjelaskan, sejak awal 2019 mereka telah mengajukan nominasi nama-nama calon anggota KKI. Setelah melalui seleksi yang panjang dan cermat, mereka harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Sanitasi membuat rekomendasi untuk perbaikan dan mengusulkan nama baru.

Tujuh asosiasi juga kecewa dan menentang sikap dan langkah yang diambil oleh Menteri Kesehatan dalam memilih anggota baru Kuomintang yang tidak sesuai dengan peraturan dan menyalahgunakan kekuasaannya.

Dr Ugan berkata: “Tindakan Kementerian Kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, jadi ia patut dicurigai menyalahgunakan kekuasaannya.” Mereka berharap Menteri Kesehatan dapat menjalin hubungan kerja yang baik dan menjaga kondisi yang layak, terutama karena Covid-19 Masalah ini muncul selama pandemi.

“Menteri Kesehatan harus mampu menjalin hubungan kerja yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Sehat dan tidak membuat pernyataan yang kontraproduktif (mengkhawatirkan)”, pungkas Dr. Ugan.

Leave A Comment