Menurut pendapat ahli medis PDEI dan MHKI, langkah yang tepat diambil setelah virus Corona terjadi di Indonesia

2020-07-08

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengumumkan bahwa ada pasien yang didiagnosis dengan infeksi positif dengan coronavirus atau Covid-19. Di 19 negara di Indonesia, organisasi pakar medis merekomendasikan beberapa hal tentang asosiasi Covid-19 kepada masyarakat.

Antara dua organisasi ini adalah Persatuan Dokter Berkembang Indonesia (PDEI) dan Masyarakat Hukum Medis Indonesia (MHKI). — Dr. Mahes Paranadipa MH, Ketua MHKI, juga mengeluarkan pernyataan tentang proposal MKHI untuk berurusan dengan Covid-19 di Indonesia.

• Virus korona akan mulai jinak, tetapi sejak itu telah menimbulkan kekhawatiran baru – MHKI telah membagi pengobatan Covid-19 menjadi dua bagian, yang terkait dengan privasi pasien dan panik pembelian. Ada banyak hal yang dilakukan dalam masyarakat saat ini.

Lindungi privasi pasien Covid-19

• Setelah penyembuhan yang berhasil, Kim mengirimkan pesan antusias: Virus Corona dapat dikalahkan, saya benar-benar mengingatnya

Pasien dipengaruhi oleh virus korona atau Covid- 19 Orang yang terinfeksi memiliki hak untuk privasi dan kerahasiaan karena mereka adalah hak asasi manusia dan tunduk pada Keputusan No. 29 tahun 2004 (Perilaku Medis), Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Kesehatan Yurisdiksi rumah sakit.Pada saat yang sama, bentuk data yang dapat disampaikan kepada publik termasuk jenis kelamin pasien, usia pasien, jumlah pasien yang menerima perawatan, jumlah pasien yang disembuhkan dan jumlah pasien (jika privasi tersedia). Jaminan tunduk pada sanksi hukum untuk mengungkapkan kerahasiaan pasien kepada publik sesuai dengan Pasal 322 Hukum Pidana, dengan hukuman maksimal 9 (sembilan) bulan penjara.

— Pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, yaitu hukuman maksimal satu tahun (satu tahun) di penjara.

Halaman Berikutnya ===============>

Leave A Comment