Komite IX: Larangan Sumbangan Kesehatan Kelas 3 BPJS

2020-07-19

Reporter Tribunnews.com Seno Tri Sulistiyono

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Anggota Komite DPR IX PAN Intan Fauzi meminta pemerintah untuk tidak menolak hasil keputusan bersama mengenai kontribusi sanitasi BPJS tingkat 3. -Intan mengatakan bahwa Komite Kesembilan mengadakan pertemuan dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan tahun lalu dan menyimpulkan bahwa BPJS Kelas 3 Pekerja Wiraswasta (PBPU) dan Non-Pekerja (BP) peserta belum berpartisipasi dalam pertemuan Komite Khusus B Komite Intan di Gedung Parlemen Jakarta Ruangan itu (Selasa, 18 Februari 2020) menyatakan bahwa “kategori ketiga PBPU dan BP telah ditambahkan.” Menurut Intan, jumlah peserta Kelas 3 PBPU dan BP hampir 20 juta, dan mereka menentang Rp untuk meningkatkan donasi. 25.500 Rp. 42.000 per bulan.

Baca: Ashraf (Ashraf) meninggal dan Bunga Citra Lestari terkejut: Tiba-tiba ini terasa seperti mimpi buruk, tetapi benar. . Intan mengatakan: “Perbedaan yang bertambah adalah 16.500 rupee, yang merupakan hal yang sulit bagi orang untuk berbicara tentang keluarga mereka khususnya, misalnya, suami, istri dan tiga anak.”

Baca: Choco V Joko Widodo membayar upeti ke rumah upacara eral Ashraf Sinclair. Ada peningkatan, “Sebagai hasil dari permintaan kami untuk pembersihan sesegera mungkin, solusi Ketua DPP Puan Maharani (Puan Maharani) membutuhkan 19 juta 3 kategori, di mana PBPU dan BP harus dimasukkan dalam PBI (bantuan sumbangan Penerima) “, kata Intan.

Leave A Comment