Menurut pendapat ahli medis PDEI dan MHKI, langkah yang tepat diambil setelah virus Corona terjadi di Indonesia

2020-07-20

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengumumkan bahwa ada pasien yang didiagnosis dengan virus corona positif atau Covid-19. Di Indonesia, organisasi pakar medis merekomendasikan beberapa hal tentang asosiasi Covid-19 kepada masyarakat.

Antara dua organisasi ini adalah Persatuan Dokter Berkembang Indonesia (PDEI) dan Perhimpunan Hukum Medis Indonesia (MHKI).

Dr. Mahes Paranadipa MH, Presiden MHKI, juga mengeluarkan pernyataan tentang proposal MKHI untuk berurusan dengan Covid-19 di Indonesia.

• Virus Corona sudah mulai terkandung, tetapi sejak itu ada kekhawatiran baru

MHKI membagi pengobatan Covid-19 menjadi dua bagian, yang terkait dengan privasi pasien dan panik membeli, yang jumlahnya banyak. Masyarakat saat ini.

Lindungi privasi pasien Covid-19

• Setelah penyembuhan King berhasil, ia mengirimkan pesan antusias: Virus Corona dapat dikalahkan, saya dapat

Virus Corona atau Covid-19 memiliki Privasi dan kerahasiaan, karena mereka adalah hak asasi manusia, dan terikat oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang perilaku medis, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pada saat yang sama, data yang dapat disampaikan kepada publik termasuk jenis kelamin pasien, usia pasien, jumlah pasien yang dirawat, jumlah pasien yang disembuhkan, dan jumlah pasien yang meninggal.

Jika hak privasi pasien tidak dijamin, ia akan diberi sanksi oleh hukum untuk mengungkapkan rahasia pasien kepada publik sesuai dengan Pasal 322 Hukum Pidana, dan hukuman maksimum adalah 9 (sembilan) bulan penjara.

— Pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, yaitu hukuman maksimal satu tahun (satu tahun) di penjara.

Halaman Berikutnya ===============>

Leave A Comment