Menurut para pakar medis PDEI dan MHKI, pengobatan yang tepat setelah infeksi virus korona di Indonesia

2020-07-27

TRIBUNNEWS.COM-Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan bahwa ia telah didiagnosis dengan kehadiran pasien yang positif terinfeksi virus corona atau Covid-19. Organisasi ahli merekomendasikan beberapa hal kepada masyarakat tentang pengobatan Covid-19.

Diantara kedua organisasi tersebut adalah Ikatan Dokter Berkembang Indonesia (PDEI) dan Masyarakat Hukum Medis Indonesia (MHKI).

Dr. Mahes Paranadipa MH, Ketua MHKI, juga mengeluarkan pernyataan tentang rekomendasi MKHI untuk pengobatan Covid-19 di Indonesia.

• Menurut laporan, virus Corona-19 sudah mulai dijinakkan, tetapi ini telah membangkitkan perhatian baru. MHKI membagi manajemen Covid-19 menjadi dua bagian, yaitu privasi pasien dan pembelian darurat, yang biasanya ada di masyarakat saat ini.

Melindungi privasi pasien Covid-19

– Berhasil sembuh Kim mengirim pesan penuh gairah: Saya dapat mengalahkan virus corona dan saya mengingatkan saya dengan seksama

Saya terinfeksi virus corona atau Covid-19 memiliki privasi Hak dan kerahasiaan, karena merupakan hak asasi manusia dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Perilaku Medis, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Bentuk data yang dapat diberikan kepada publik meliputi jenis kelamin pasien, usia pasien, jumlah pasien yang dirawat, jumlah pasien yang sembuh, dan jumlah pasien yang meninggal. Privasi pasien tidak dilindungi, sehingga mereka akan dikenai sanksi hukum untuk mengekspos rahasia pasien kepada publik berdasarkan Pasal 322 KUHP, dengan hukuman maksimum 9 (sembilan) bulan.

– dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, yaitu hukuman maksimal 1 (satu) tahun penjara.

Halaman berikutnya ================>>

Leave A Comment