Maaf, layanan perpanjangan SIM sudah ditutup hingga 29 Juni 2020, dan masih ditutup

2020-11-06

Reporter Tribunnews.com memberitakan Theresia Felisiani

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Kepolisian telah memperpanjang perpanjangan izin dinas hingga 29 Juni 2020, atau pemberitahuan penundaan akan diperpanjang. Telah dibawa ke kantor polisi untuk membantu mempercepat penyebaran virus corona.

Anda dapat membatalkan program perpanjangan SIM setelah tanggal 29 Juni 2020 atau sebelum menunggu informasi lainnya.

Sebelumnya, Polri telah menutup layanan perpanjangan SIM mulai akhir Maret 2020 untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Baca: Tipe A, Nenek Moyang Mobil Pertama Mitsubishi di Galangan Kapal Kobe

Mabes Polri Penum Kombes Ahmad Ramadhan mengungkapkan, selama ini akibat terjangkit virus corona, layanan SIM, STNK, dan BPKB masih menutup. Kapolri mengeluarkan telegram rahasia (TR). Resolusi Nomor 1473 tanggal 18 Mei 2020 ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Polisi Lalu Lintas Istiono untuk memperpanjang persyaratan mengemudi administratif bagi publik untuk ditutup.

Baca: Sepertinya Main Spekulasi, Kebijakan Chokovy soal Corona Belum Jelas — “Sesuai UU San Kapoli Nomor 1473 18 Mei 2020, Saat Pandemi Covid -19 Sebelumnya, layanan SIM, STNK, dan BPKB masih ditutup untuk umum, dan layanan ditutup berlanjut hingga 29 Juni 2020, “Ahmad Ramadhan (Ahmad Ramadhan), Kamis (28 Mei 2020). Beritahu Departemen Investigasi Kriminal Kepolisian Nasional.

Baca: Tak Cuma di Bandara, Penumpang KA Jarak Jauh ke Jakarta Wajib Punya SIKM

Ahmad Ramadhan Jelaskan Mabes Polri Kaji Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Tanda Daftar Kendaraan (STNK) untuk umum Kehidupan Normal dalam Pandemi Sebelum Kesepakatan Baru Dibuat

Baca: Hikmah Pandemi Corona di Mata Natasha Rizky: Mungkin Penuh 24 Jam Peran Suami Istri – Dilaksanakan Riset ini akan memungkinkan Polri memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap mengutamakan perjanjian kesehatan dalam keadaan normal baru.

“Korlantas Polri terus melakukan penelitian pelayanan publik dengan menerbitkan SIM, STNK dan BPKB untuk menyesuaikan dengan konsep baru pemerintahan normal.”

Leave A Comment