Selama PSBB, nomor ganjil dan genap tidak berlaku untuk sepeda motor di wilayah DKI Jakarta

2020-12-06

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2020, yaitu tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat yang sehat, aman dan produktif.

Salah satunya diatur oleh moda transportasi gubernur. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menempuh banyak langkah, mulai dari penggunaan mobil pribadi point-to-point hingga penggunaan sepeda sebagai alat transportasi. Sepeda motor dan alat pengatur parkir terletak di luar jalan (di luar jalan raya) dan ruang dimana jalan tersebut berada (jalan raya), namun terdapat pembatasan pada unit tempat parkir.

Syafrin Liputo, agen Direktur Dinas Perhubungan DKI Jakarta, mengungkapkan tidak ada perubahan paritas yang diterapkan pada awal Agustus. Pada Jumat (21/8/2020) Syafrin menuturkan, WIB pukul 06.00-10.00 WIB pagi dan pukul 04.00-21.00 WIB malam.

Dengan penerapan Ganjil Genap, masyarakat dapat menggunakan pelat nomor kendaraan untuk penyesuaian waktu.

Orang dengan pelat nomor ganjil dapat melakukan aktivitas bernomor genap di rumah, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, masyarakat berperan dalam mengurangi penyebaran wabah COVID-19 di wilayah ibu kota. Selain itu, selama masa transisi ini, lanjut Syafrin, semua ruas jalan mengutamakan pejalan kaki dan pengguna sepeda sebagai sarana perjalanan sehari-hari penduduk. Hari untuk kedatangan yang mudah.

Baca: Jika situasi positif korona terus meningkat, Pemprov DKI akan berikan opsi keseimbangan untuk sepeda motor – Dalam Pasal 10, diatur ruang parkir khusus untuk banyak sepeda, termasuk tempat parkir perkantoran, pusat perbelanjaan Jumlah tempat parkir, halte, dermaga, stasiun dan pelabuhan / terminal.

Penetapan tempat parkir khusus sepeda di perkantoran dan pusat perbelanjaan adalah 10% (sepuluh persen). -Baca: Pemprov DKI mewajibkan pelaksanaan pemeriksaan paritas 24 jam di semua jalan Captain Jakarta pada Pasal 11 sebagai berikut:

1. Jam kerja yang dibatasi sesuai dengan peraturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan / atau instansi terkait;

2. Menyediakan ruang penyimpanan sepeda untuk fasilitas transportasi.

“Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020, saya berharap ia dapat meningkatkan disiplin masyarakat dan memperkuat penegakan hukum untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19. Ia mengatakan:” Terlepas dari pembatasan tersebut, saya juga berharap dapat pulih dari COVID-19 Seluruh aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga terkena pandemi -19. “

Leave A Comment