Kontraktor transportasi yang menuntut pembatasan penumpang menghadapi ancaman pencabutan izin usaha

2020-10-18

Laporan wartawan Tribunnews.com Igman Ibrahim Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Manajemen lalu lintas Polda Metro Jaya mengancam akan membatalkan izin penyelenggaraan angkutan umum yang tidak sesuai dengan batasan kapasitas, sebagai bagian dari pengetatan PSBB di DKI Jakarta. Sambodo Purnomo Yogo dari Tim Bom Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengatakan, angkutan umum yang direncanakan bisa berupa minibus dari Bajaj hingga taksi. Ia mengatakan para pengemudi didesak untuk memberlakukan pembatasan angkutan penumpang. Menurut Sambodo, polisi memberikan sanksi kepada pelaku ekonomi.

“Di Pergub 79, sanksi itu tidak diperlihatkan kepada pengemudi, melainkan kepada pelaku niaga. Artinya pemilik kendaraan,” kata Sambodo. Reporter, Rabu (23 September 2020).

Bacaan: Angkutan umum dan taksi yang mengangkut lebih dari 50% penumpang akan dipaksa menyerah

Ia mengatakan, polisi akan selalu memberikan sanksi tertulis untuk pelanggaran pertama yang dilakukan terhadap peraturan. Namun, pada pelanggaran berikutnya, polisi akan mengenakan denda mulai dari ribuan hingga ratusan juta rupiah kepada pelaku usaha.

Baca: Sepekan Terakhir PSBB, Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Jakarta Turun 22%, atau 83% – “Kalau Pelanggaran Pertama Kali Akan Keluar Teguran Tertulis. Jika Dilanggar Lagi, 50 Juta Bisa Dikenakan Denda rupee, pelanggaran lagi dikenai sanksi Rp 100 juta. Lalu, denda ketiga dan keempat 150 rupee. Satu juta rupiah, ”jelasnya. Pencabutan izin usaha akan dikenakan denda.

“Kalau dendanya tidak dibayarkan, pemerintah (dalam hal ini Pemda DKI berhak mencabut izin usaha. Kami melakukan ini agar dia menyimpulkan:“ Hindari pembentukan cluster baru di angkutan umum. ”Sebelumnya Departemen Manajemen Lalu Lintas Polda Metro Jaya menelantarkan Bajaj, minibus dan taksi yang tidak memenuhi batasan penumpang, rasionya 50%. Hal ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 pada masa pengetatan PSBB. — Dia Dikatakan bahwa peraturan gubernur memberlakukan pembatasan angkutan penumpang untuk mencegah penyebaran virus Corona. Polisi mengharapkan semua pihak mematuhi peraturan tersebut.

“Kita tahu batas angkutan umum itu 50%. Misalnya Angkor yang duduk di seberangnya Bisa 1 pengemudi, 3 penumpang di kanan dan 2 penumpang di kanan. 1-1. Lalu, untuk taxi two seater, ”terangnya.

Menurutnya, kelengkapan umum terus disediakan. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat guna memahami aturan baru tersebut.

“Kami akan membuat leaflet untuk berbagi informasi tentang alokasi kursi penumpang di barisan belakang lalu lintas perkotaan dengan pengemudi angkutan umum, dan pengaturan apa yang dilakukan sesuai dengan regulasi,” ujarnya …

Leave A Comment